Hukum gendongan adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang sedang digalakkan di Indonesia. Tetapi, seberapa banyak dari kita yang benar-benar mengenal lebih dekat tentang penyuluhan hukum gendongan ini? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum gendongan dan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program ini?

Menurut Dr. Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, hukum gendongan merupakan sebuah bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat kecil, dalam memahami hak-hak mereka serta menjaga kedaulatan hukum. Dalam sebuah wawancara, beliau mengatakan bahwa “melalui program hukum gendongan, masyarakat bisa lebih aktif dalam mendukung penegakan hukum dan melindungi hak-hak mereka.”

Program hukum gendongan sendiri biasanya dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka. Menurut Refly Harun, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, “penyuluhan hukum gendongan sangat penting untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi hukum yang dapat melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan.”

Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengenal lebih dekat tentang program ini. Mungkin karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mengkampanyekan program hukum gendongan ini agar masyarakat semakin aware dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan mengenal lebih dekat tentang penyuluhan hukum gendongan, diharapkan masyarakat bisa semakin teredukasi tentang hukum dan hak-hak mereka. Sehingga, mereka bisa lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tidak mudah tertindas oleh kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Mari dukung program hukum gendongan untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih baik!